Unggah News

Info Terbarukan Tanpa Hoax

Tujuh Kendaraan Dinas Roda Empat Di DPRD Merangin Sudah Dikembalikan Mantan Pimpinan Dewan

Merangin, UnggahNews.com – Adanya surat yang ditujukan kepada Gubernur, Bupati dan Wali Kota, dari Komisi Pemberantasan Korupusi (KPK) RI, Perihal Percepatan Pembenahan Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), agar seluruh aset negara untuk didata dan ditarik dari pejabat, mantan pejabat dan pihak luar yang tidak berhak memakainya serta keberadaannya tidak jelas di Kabupaten Merangin direspon cepat dari Sekretariat DPRD Merangin.

Melalui bidang Aset, Sekretariat DPRD Merangin sudah mengirim surat kepada pemegang/pemakai barang milik negara baik berupa kendaraan dan barang lainnya agar barang tersebut segera dikembalikan.

“Menindak lanjuti Surat dari KPK, kita dari Sekretariat DPRD Merangin sudah buat surat kepada yang bersangkutan agar segera mengembalikan barang aset negara yang dipakainya,”jelas Fauziah Sekretaris DPRD Merangin menyampaikan ke UnggahNews.com, Jumat (31/12020) diruang kerjanya.

Adapun dari surat yang telah dikirim   membuahkan hasil, dimana barang aset milik negara untuk mobil dinas sudah 7 (tujuh) unit yang dikembalikn oleh mantan Pimpinan Dewan periode 2008-2013, dan periode 2014-2019.

Tujuh unit kendaraan roda empat yang sudah dikembalikan dari mantan Pimpinan Dewan periode 2008-2013, yaitu 1 (satu) unit Mobil Toyota Fortuner (dari Zainul Arpan), 1 (satu) unit mobil Mitshubisi Pajero Sport (dari Alm. Lukman Aima), 1 (satu) unit Mitshubisi Pajero Sport (dari Umi Salamah).

Untuk mobil dinas dari mantan Pimpinan Dewan periode 2014-2019, yaitu 1 (satu) unit mobil Mitshubisi Pajero Sport (dari Zaidan Ismail), 1 (satu) unit mobil Toyota CRV warna putih (dari Fauzi Yusuf), 1 (satu) unit mobil Mitshubisi Outlander (dari Isnedi) dan 1 (satu) unit mobil operasinal Mitshubisi Triton (dari Isnedi).

“Untuk kendaraan roda dua (sepeda motor) yang belum dikembalikan sebanyak 3 (tiga) unit,”jelasnya.

Untuk kendaraan roda dua yang belum dikembalikan dari mantan anggota DPRD menurut ia, pihak Sekretariat Dewan melalui bidang asset terus berusaha menghubungi yang bersangkutan agar segera mengembalikan  sesuai Surat  Perintah dari KPK RI.

“Surat sudah kita kirim kembali. Apabila sampai surat ketiga juga belum dikembalikan, tindakan berikutnya akan diserahkan kepada Tim Terpadu Penanganan Asset Daerah untuk menariknya,”tegasnya.

Mengenai perintah penarikan Aset milik negara, KPK telah membuat surat yang ditujukan kepada Gubernur, Bupati dan Wali Kota, Perihal Percepatan Pembenahan Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD).

KPK juga menegaskan Kepada pejabat atau mantan pejabat yang masih menguasai aset milik Pemda supaya segera mengembalikan pada Triwulan 1 tahun 2020. (gas).

 

Copyright ©2020 UNGGAHNEWS.COM | Dev By Erlabs.net