Kami Melayani Pemasangan Iklan, Ucapan Dan Pengumuman Untuk Koran, Majalah, Dan Iklan Online Dengan Harga Terjangkau. Minat, Hub. E-mail : candraunggah@gmail.com, Hp/WA : 0823-0641-6474 || Lowongan Kerja : Yang Berminat Bergabung di Dunia Jurnalistik, Minimal Tamatan SMA, Hub Kami. E-mail :candraunggah@gmail.com, Hp/WA : 0823-0641-6474

Unggah News

Info Terbarukan Tanpa Hoax

Sembilan Fraksi DPRD Tanjab Timur Beri Catatan “Khusus”

Muarasabak,UnggahNews.com – Pembahasan Ranperda tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) APBD Tahun 2019 semangkin mengerucut.

Melalui pendapat akhir, fraksi dan gabungan fraksi di DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur menyatakan dapat menyetujui pembahasan Ranperda LKPJ APBD Tahun 2019 untuk ditetapkan menjadi Perda Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Selasa ( 28/7/2020 ).

Namun demikian, pada rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur ( Tanjab Timur) Mahrup, fraksi maupun gabungan fraksi melalui juru bicara masing-masing menyampaikan sederet catatan.

Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Fraksi Golongan Karya (Golkar), PDI Perjuangan, Fraksi Bulan Bintang Indonesia (BBI) Fraksi Restorasi Nurani , dengan ini menyatakan dapat menyetujui Ranperda LKPJ APBD Tahun 2019 untuk ditetapkan menjadi Perda Kabupaten Tanjung Jabung Timur Fraksi PAN memberikan catatan dan berharap agar dapat ditingkatkan lagi bagi seluruh OPD guna perbaikan kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Tanjab Timur , kedepanya dapat ditingkatkan.

“Karena masih ditemukan adanya kelemahan walaupun tidak mempengaruhi opini dari BPK Republik Indonesia. Tapi, hal itu perlu mendapat perhatian melalui peningkatan kualitas pelaksanaan kegiatannya baik pendapatan, belanja dan pembiayaan,”katanya.

Fraksi Partai Golkar, selain menyampaikan persetujuan, Fraksi Partai Golkar juga memberikan catatan terhadap hasil pemerikasaan BPK RI supaya dapat menindak lanjuti hasil temuan tersebut, dan sisa lebih pembiayaan anggaran masih sangat tinggi, dan mengharapkan tahun depan dapat ditekan sehingga dapat bermanfaat bagi pembangunan, bagi OPD yang masih ada serapan realisasi anggaranya belum maksimal supaya dapat ditingkatkan.

Fraksi PDI Perjuangan, merekomendasikan untuk segera menindak lanjuti dan mensosialisasikan Perda kemasyarakat. kepada OPD yang terdapat temuan dari hasil pemerikasaan BPK RI, untuk segera menyelesaikan temuan, bagi dinas PUPR agar dalam hal perencanaan pembangunan dapat memperhatikan asas manfaat dan kondisi riil di lapangan, bagi Dinas Perhubungan harus melakukan koordinasi dan komunikasi dengan intansi terkait dalam penertiban angkutan jalan yang melebihi muatan, kepada dinas terkait bekerjasama dengan semua pihak untuk melakukan pengawasan terhadap dana ADD dana disetuap Desa agar tidak terjadi penyelwengan.

“Kepada instansi terkait untuk melakukan pengawasan secara intensif terhadap pengelolaan dana BOS disetiao sekolah penerima,”ujarnya.

Fraksi Bulan Bintang Indoneseia (BBI) meminta kepada Dukcapil melalui Bupati untuk lebih membenahi data dan dokumen masyarakat yg terkadang menjadi keluhan masyarakat tentang pelayanan data KTP, KK, Surat Nikah dan Akta Kelahiran, kadang terjadi di masyarakat data tidak singkron satu sama lain, untuk Dinas Perhubungan segera berbenah dalam pelayanan terhadap transportasi terkait belum adanya penyidik sipil, uji emisi, KIR, dan sarana pendukung lainnya sampai saat ini belum tersedia. Dinas Pendidikan harus mendata kondisi pendidikan kita saat ini PBM tidak lagi bertatap muka dan pembelajaran dilakukan rumah perlu kiranya di evaluasi dan memiliki tolak ukur yang jelas .

Fraksi Restorasi Nurani Rakyat (RNR) meminta secara tegas kepada Dinas PUPR, untuk tetap melanjutkan pembangunan peningkatan jalan rijit beton sepanjang 103 meter, di kelurahan Sabak Ulu yang telah dianggarkan dan tertuang didalam Perda APBD Perubahan tahun 2019.

Dinas Perhubungan supaya saling berkoordinasi dengan instansi terkait dalam penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan jalan daerah, dan diminta untuk memfungsikan portal setiap jalan kewenangan kabupaten dan menindak tegas pelaku usaha angkutan yang melanggar ketentuan dan aturan yang berlaku.

“Kepada Dinas Pendidik agar lebih aktif merespon dan informasi baik dari masyarakat ataupun dari pihak sekolah terkait kelengkapan sarana prasarana yang mengalami kerusakan dan memperhatikan standar kwalitas infrastruktur sekolah dan mempercepat pemerataan tenaga pendidik dan memperhatikan kesejahteraan para guru di setiap tahun yang menjadi kewenangan Dinas Pendidikan,” imbuhnya

Untuk keterbukaan kepada Bappeda terkait anggaran dari dana CSR yang terkumpul dari seluruh perusahaan untuk setiap tahunnya meminta kepada Bappeda untuk transparan dalam menyampaikan serta menjelaskan program-program pembangunan yang menggunakan Anggara CSR.

Akhir kata Fraksi mengatakan pada tanggal 31 Agustus 2020 tanggal 10 Zulhijah tahun 1441 jatuhnya jari raya Aidil Adha, Mohon Maaf Lahir Bathin, pada New Normal dalam kondisi Pademi Covid – 19 dengan harapan atau himbauan kita tetap memperhatikan protap kesehatan, semoga ini dapat menjadi amal ibadah untuk masyarakat Tanjab Timur.(mrg).

Copyright ©2020 UNGGAHNEWS.COM | Dev By Erlabs.net