Home / Nasional

Kamis, 21 Oktober 2021 - 13:51 WIB

Paulus Waterpauw Resmi Jabat Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan BNPP

Jakarya – Menteri Dalam Negeri selaku Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) melantik Komisaris Jenderal Paulus Waterpauw sebagai Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan. Pelantikan dilaksanakan di Kantor BNPP, Jakarta Pusat, pada Kamis (21/10/2021).

Pria kelahiran Fakfak, Papua Barat, 25 Oktober 1963, itu dilantik berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 147/TPA Tahun 2021 tentang pemberhentian dan pengangkatan pimpinan tinggi madya di lingkungan BNPP.

“Dengan ini secara resmi melantik saudara dalam jabatan yang baru di lingkungan BNPP, saya percaya bahwa saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan,” ujar Menteri Tito.

Menteri Tito mengatakan salah satu langkah pembangunan perbatasan negara akan dilakukan dengan mengembangkan potensi di Kecamatan Perbatasan. Potensi-potensi yang ada di perbatasan negara khususnya Kecamatan Perbatasan harus dikembangkan agar perbatasan negara menjadi pusat ekonomi baru.

Pembangunan di perbatasan juga merupakan strategi pertahanan agar masyarakat yang tinggal di perbatasan negara tidak bergantung kepada negara tetangga, sehingga rasa nasionalisme terhadap NKRI tidak berkurang.

Baca Juga :  Presiden Jokowi Resmikan Jembatan Sei Alalak, Struktur Unik Cable Stayed Melengkung Asimetrik

Pengelolaan potensi perbatasan inilah yang akan menjadi tugas Komjen Paulus Waterpauw di BNPP. Menteri Tito mengungkapkan Komjen Paulus Waterpauw dipilih menjadi Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan karena memiliki pengalaman yang sangat luas dan jam terbang yang tinggi.

“Pengalaman bukan hanya di Papua, yang merupakan salah satu daerah yang banyak perbatasannya baik darat maupun laut, tapi beliau juga pernah di Sumatera Utara, Mantan Kepala Intelijen Polri otomatis juga memiliki pemahaman Indonesia secara menyeluruh lengkap sehingga Bapak Presiden memberikan kepercayaan dengan Kepresnya kepada Bapak paulus Waterpauw sebagai deputi dengan segala pengalaman dan pengetahuan beliau yang jam terbangnya sudah tinggi. Disamping itu kita juga merasa bangga karna anak Papua bisa jadi pejabat tinggi yang cukup menentukan negara ini,” pungkasnya.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2017 pada Pasal 11 D, Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan mempunyai tugas melakukan penyusunan dan perumusan rencana induk dan rencana aksi, inventarisasi potensi sumber daya, koordinasi penyusunan anggaran untuk pembangunan dan pengelolaan potensi Kawasan Perbatasan.

Baca Juga :  Ketua Umum TP PKK Lantik Ketua TP PKK Provinsi Kalimantan Selatan

Sebelum dilantik sebagai Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan, Komjem Paulus Waterpauw merupakan Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Kabaintelkam) Polri yang dilantik pada 18 Februari 2021 lalu. Komjen Paulus adalah lulusan Akpol 1987 yang berpengalaman di bidang intel.

Ia pernah menjabat sebagai Kapolsek Menteng (2000), Kapolres Mimika (2002), Kapolres Jayapura (2005), dan Kapolda Papua Barat (2014). Paulus dua kali menjabat sebagai Kapolda Papua, yaitu pada 2015 dan 2019. Sementara itu, pada tahun 2017 ia sempat menjabat sebagai Kapolda Sumatera Utara.

Kemudian pada tahun 2018, Paulus pernah menjabat sebagai Analis Kebijakan Utama bidang Sespimti Sespim Lemdiklat Polri. Ia kembali menempati posisi sebagai Kapolda Papua pada September 2019 menggantikan Irjen Rudolf Alberth Rodja. (gas).

Berita ini 12 kali dibaca

Share :

Baca Juga

Nasional

Dirjen Dukcapil Wajibkan Lembaga Pengguna Terapkan Zero Data S

Nasional

Jaksa Agung Minta Kajati dan Kajari Berantas Mafia Tanah dan Pelabuhan

Nasional

Kemendagri Dorong Pemda Inventarisasi dan Evaluasi Hambatan Pengelolaan Informasi Publik di Daerah
Banjir badang

Nasional

Banjir Bandang Kota Batu, Tujuh Warga Meninggal Dunia

KPK

Cegah Suap Dalam Dunia Usaha, KPK Kerja Sama dengan Kadin
DKI

Hukrim

Kejaksaan Tinggi DKI Limpahkan Berkas Perkara dan Barang Bukti Kasus Korupsi DI Bank Jatim

Nasional

Mendagri Minta Gubernur  Lakukan Pengawasan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Daerah

Nasional

Jaksa Agung Beri Pengarahan Penanganan HAM Berat di Jajaran Kejati Sumatera Selatan