Unggah News

Info Terbarukan Tanpa Hoax

Mendagri Tegur Bupati Simalungun Gara Gara JR Saragih Tak Netral Pada Tatapan Kempanye Paslon Bupati

SIMALUNGUN,UNGGAHNEWS.COM – Berdasarkan data dari Kementerian Dalam Negeri hingga 26 Oktober 2020 terdapat 131 Kepala Daerah mendapat sanksi dari Komisi Aparatur Sipil Negara atas pelanggaran Netralitas oleh ASN di 67 Pemerintahan daerah, yang belum ditindak lanjuti selaku Kepala Daerah selaku penjabat pembina Kepegawaian (PPK).

Sesuai dengan PP No12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan penyelenggara Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah diberikan waktu 3 hari setelah menerima surat teguran dari Kemendagri untuk menindak lanjuti rekomendasi KASN.

Inspektur Jendral Kemendagri, Tumpak Hasiholan Simanjuntak atas nama Mendagri Tito Karnavian telah menegur 67 Kepala Daerah dan surat teguran dilayangkan 27 Oktober 2020 termasuk Bupati Simalungun JR Saragih.

Kepala Daerah atau Bupati yang tidak menindak lanjuti Rekomendasi KASN akan dikenakan Sanksi, seperti Sanksi melanggar displin.

Terpisah Ketua DPD Generasi Negarawan Indonesia (GNI) Kabupaten Simalungun Sumut SHP TAMBAK SH, menjawab pertanyaan awak media ini 03/11/20 terkait surat teguran dari Mendagri kepada Bupati Simalungun Provinsi Sumatera Utara JR Saragih tentang Netralitas pada tahapan kampanye 2020.

Ketua DPD GNI menjelaskan
” terjadinya tidak Netralitas karena adanya konflik kepentingan, seperti Patahana maju kembali mencalonkan diri sebagai Bupati, atau konflik kepentingan keluarga Patahana mencalonkan jadi Bupati Simalungun,

Dapat dilihat di Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara patahana tidak maju namun yang maju adalah keluarga Patahana, maju mencalonkan menjadi Bupati Simalungun seperti Anton Saragih abang JR Saragih Bupati Simalungun.

itulah penyebab nya yang dinamakan konflik kepentingan, hingga terjadilah surat teguran kepada Bupati Simalungun Provinsi Sumatera Utara,
Masih diKatakan Ketua GNI Kabupaten Simalungun, mengacu kepada UU No 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah, Sanksi kepada Bupati bisa berlaku sanksi pemberhentian sementara,” Ujar SHP Tambak SH

Sementara Sekda Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara, M.Simamora tidak bisa ditemui di kantornya di Pematang Raya Kabupaten Simalungun karena sedang melakukan Dinas Luar, saat berita ini di tayangkan, dari hasil konfirmasi Awak media via pesan dan wa belum ada jawaban sama sekali.

(Laporan: Syam Hadi Purba Tambak SH)

Copyright ©2020 UNGGAHNEWS.COM | Dev By Erlabs.net