Unggah News

Info Terbarukan Tanpa Hoax

Masih Ada Yang Terjaring OTT, KPK Tegaskan Pejabat Negara Jangan Ada Lagi Terima Fee Proyek Dan Gratifikasi

Merangin, UnggahNews.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI menegaskan dan mengingatkan kembali kepada pejabat penyelenggara negara dan pihak swasta jangan ada lagi melakukan tindak pidana Korupsi dengan meminta dan memberi fee proyek dan gratifikasi.

Peringatan disampaikan KPK terkait masih ada tindak pidana Korupsi yang dilakukan pejabat negara yang melibatkan pihak swasta yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mewanti-wanti kepada seluruh pejabat penyelenggara negara baik Kepala Daerah beserta jajarannya serta pihak swasta untuk tidak berbuat Korupsi dengan cara apapun.

“KPK tegaskan lagi kepada pejabat negara baik Kepala Daerah beserta jajarannya serta pihak swasta jangan ada lagi melakukan tindak pidana korupsi dengan menerima, memberi dan meminta fee proyek dan grafikasi,”tegas Aida Ratna Zulaiha Kepala Korsubgah KPK Wilayah II Sumatera menyampaikan ke UnggahNews com, Sabtu (11/1/2020) melalui WhatApps.

Menurut Aida, KPK sudah berulang kali mengingatkan baik kepada pihak eksekutif dan legeslatif serta pihak swasta dalam mencegah tindak pidana korupsi namun sepertinya tidak ada jeranya masih ada saja yang melanggar sehingga tersandung dengan hukum.

Untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi, seluruh pejabat negara baik kepala daerah kabupaten/kota dan propinsi,  dan pihak swasta ditekankan dalam pengelolaan proyek yang menggunakan anggaran negara harus mengacu pada peraturan yang sudah ditetapkan.

“Dalam penempatan jabatan ASN juga harus mengacu pada peraturan yang sudah ditetapkan. Jangan ada permintaan imbalan atau gratifikasi,”tegasnya.

Menurut ia, pada prisipnya daerah harus pilih pegawai dan perusahaan yang terbaik sesuai aturan, bukan yang bersifat bagi-bagi proyek serta jabatan. Semua harus transparan dan profesonalisme dalam bekerja

“KPK terus lakukan monitor. Apabila sudah diingatkan dan dicegah masih ada yang melanggar akan ditindak tegas. Kepada masyarakat agar ikut mengawal, mengawasi, dan melaporkannya,”ujarnya.

Kepada  DPRD agar ikut mendukung program-program perbaikan sistem dalam rangka pencegahan korupsi yang terintegrasi yang saat ini dilakukan oleh KPK.

Adapun untuk pengaduan, KPK buka call center pengaduan masyarakat 198 atau menghubungi atau mengirim pesan singkat di nomor (021) 25578300, (021) 25578389, atau SMS di 08558575575, 0811959575, faks (021) 5289 2456 serta E-mail: pengaduan@kpk.go.id. Informasi publik juga dapat diakses di laman https://www.kpk.go.id/id/layanan-publik/pengaduan masyarakat/mengenal-pengaduan-masyarakat. (gas).

Copyright ©2020 UNGGAHNEWS.COM | Dev By Erlabs.net