Home / KPK / Nasional

Kamis, 2 Desember 2021 - 19:05 WIB

KPK Perkuat Integritas Insan Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu 

Jakarta – Momentum peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2021, dimanfaatkan Komis iPemberantasan Korupsi (KPK) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Republik Indonesia bekerja sama memperkuat budaya antikorupsi di lingkungan Kemenkeu, Kamis (2/11/2021)

Salah satunya melalui kegiatan yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan RI bertajuk  dengan mengambil tema “Pulihkan Negeri Saat Pandemi, Perkuat Pajak Tanpa Korupsi”

Ketua KPK Firli Bahuri hadir dalam kesempatan tersebut minta jajaran DJP dari hulu sampai hilir agar berinovasi dan mengambil insiatif dalam aksi antikorupsi.

Menurutnya, jika DJP bisa memastikan sistem operasional perpajakan nasional berlangsung dengan menerapkan program antikorupsi, Indonesia diyakininya akan tumbuh menguat.

Insan perpajakan berperan sebagai tulang punggung APBN yang bersumber dari pajak dan PNBP. Pada postur APBN 2022 misalnya, 1.800 Triliun lebih dianggarkan, dan 1.500 Triliun-nya bersumber dari pajak dan 335 Triliun dari PNBP.

Baca Juga :  Sebanyak 14 Orang Meninggal Dunia Paska Erupsi Semeru, Bupati Lumajang Tetapkan Status Tanggap Darurat

“Jika APBN kuat, maka Indonesia kuat dan tujuan negara yang salah satunya memajukan kesejahteraan umum bisa terwujud. Oleh sebab itu, kami akan memastikan tidak terjadi korupsi pada sektor perpajakan,” tegas Firli.

Lebih lanjut, Firli mengapresiasi prestasi penyelenggara negara di bidang perpajakan yang telah memberi nilai tambah dalam percepatan pembangunan bangsa, dilihat dari sejumlah indikator seperti kemiskinan, pengangguran, IPM, angka ibu meninggal dunia saat melahirkan, angka kematian bayi dan balita, income perkapita dan gini ratio.

Namun, Ketua KPK juga memberikan catatan terkait oknum pejabat DJP yang menyalahgunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi.

Baca Juga :  Penguatan UU Kejaksaan Baru, Jaksa Agung Beri Pengarahan di Kejati Banten

“Sangat disayangkan, masih ada insan perpajakan yang tersangkut dan terlibat tindak pidana korupsi dalam beberapa rupa yaitu berupa suap, pemerasan, dan gratifikasi,” ujarnya.

Untuk itu, sambung Firli, KPK meminta peningkatan dan pemeliharaan integritas lembaga penyelenggara perpajakan. Integritas yang baik, sebutnya, akan menjadi benteng bagi setiap individu dalam menghadapi godaan suap, pemerasan dan gratifikasi.

KPK, kata Firli, berharap setiap bentuk kerja sama dan upaya dalam rangka penguatan budaya antikorupsi ini, menjadi semangat bagi seluruh unsur penyelenggara negara pada sektor perpajakan untuk menghindari dan mencegah korupsi.

“Mari perkuat pajak dengan memperbaiki tata kelola perpajakan. Tutup celah dan peluang korupsi, jangan pernah lagi memperkaya diri dengan korupsi,” pungkas Firli.(gas).

Berita ini 18 kali dibaca

Share :

Baca Juga

Nasional

Tim Seleksi Anggota KPU dan Bawaslu Berkomitmen Bekerja Secara Transparan dan Independen 
Valencya

Hukrim

Akhirnya Valencya Dituntut Bebas oleh Jaksa Penuntut Umum

Nasional

Mendagri Bersama Ketua KPK dan Kepala BPKP Beri Penghargaan MCP 2020 pada Pemerintah Daerah 

Nasional

Ditjen Bina Pemdes Pantau Pelaksanaan Pilkades Serentak di 6 Kabupaten  

Nasional

Mendagri Apresiasi Pemerintah Daerah dan Akan Kawal Realisasi APBD Tahun Anggaran 2021

Nasional

Atasi Permasalahan Sampah, Kemendagri Launching Pedoman BLUD Persampahan

Nasional

Jaksa Agung Melantik dan Mengambil Sumpah Wakil Jaksa Agung dan 3 Jaksa Agung Muda

KPK

KPK  dan Jaklingko Sepakati Upaya Penguatan Pemberantasan Korupsi