Home / Nasional

Jumat, 3 Desember 2021 - 21:41 WIB

Kemendagri Dorong Pemda Inventarisasi dan Evaluasi Hambatan Pengelolaan Informasi Publik di Daerah

Jakarta – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) untuk segera menginventarisasi dan mengevaluasi hambatan pengelolaan informasi publik di daerah.

Hal itu perlu dilakukan guna menghadirkan kualitas pelayanan informasi yang lebih baik dan dapat memenuhi hak masyarakat dalam memperoleh informasi.

Demikian disampaikan Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Benni Irwan saat membacakan sambutan Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Suhajar Diantoro pada Rapat Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tahun 2021 di Luminor Hotel, Jakarta, Kamis (2/12/2021).

Dalam sambutan yang dibacakan tersebut, dia menekankan agar Pemda memberikan perhatian bagi keterbukaan informasi publik. Hal itu mengacu pada amanat Pasal 28F UUD 1945 yang berbunyi,

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”

Baca Juga :  Aktifitas Awan Panas Guguran Gunung Semeru Berdampak pada Masyarakat di Kecamatan Pronojiwo Lumajang

“Dalam pengelolaan informasi publik di daerah, banyak tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh pemerintah daerah, baik tantangan dan hambatan secara internal maupun eksternal, yang perlu mendapatkan perhatian dan dukungan, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah,” ujarnya.

Kemudian ia menjabarkan, secara internal, tantangan dan hambatan yang dialami dalam pengelolaan informasi publik antara lain: masih belum maksimalnya komitmen pimpinan dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik dan masih rendahnya kapasitas sumber daya manusia pengelola layanan informasi publik.

Tak hanya itu, masih adanya keterbatasan alokasi anggaran kegiatan pengelolaan informasi publik dan belum memadainya sarana dan prasarana pendukung pelayanan informasi publik juga menjadi kendala internal.

Adapun secara eksternal, kendala yang dihadapi berupa minimnya partisipasi masyarakat dalam mengawal keterbukaan informasi publik dan memberikan saran dan masukan bagi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah.

Baca Juga :  Hadiri Ground Breaking RS Muhammadiyah, Kapolri Dukung Penuh Program Kesehatan dan Pendidikan Masyarakat

Persoalan lainnya yaitu terkait kemajuan teknologi informasi sebagai sumber informasi masyarakat. Dalam konteks ini, kehadiran teknologi kerap disalahgunakan oleh oknum tidak bertanggung jawab untuk menyebarkan hoaks dan menggiring pemikiran masyarakat agar kontra terhadap kebijakan pemerintah.

Karena itu, selain Pemda, stakeholder di tingkat pemerintah pusat diminta untuk secara bersama-sama mengevaluasi dan mencari solusi atas persoalan yang ada.

“Pada kesempatan yang baik ini, Kementerian Dalam Negeri selaku koordinator pembina dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah mengajak stakeholder terkait, dalam hal ini

Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Komisi Informasi Pusat untuk bersama-sama mencari solusi bagi permasalahan yang dihadapi,” pesannya. (gas)

Puspen Kemendagri

Berita ini 7 kali dibaca

Share :

Baca Juga

Nasional

Auri Jaya: PWI Pusat Apresiasi Menparekraf Atas Kemajuan Desa Wisata

Nasional

Plh. Dirjen Bina Keuda Kemendagri : Realisasi APBD Tanggung Jawab Bersama

Nasional

Terima Sertifikat CSFA dari BPK, Kapolri Ingin Personel Polisi Miliki Kemampuan Auditor

Nasional

Ketua Umum TP PKK Lantik Ketua TP PKK Provinsi Kalimantan Selatan

Nasional

Mendagri Kembali Peringatkan Daerah agar Percepat Realisasi Serapan APBD 2021

Nasional

Hadiri Ground Breaking RS Muhammadiyah, Kapolri Dukung Penuh Program Kesehatan dan Pendidikan Masyarakat

KPK

KPK Tahan Tersangka Dugaan Korupsi Pabrik Gula Djatiroto 2015-2016

Nasional

Mendagri Minta Daerah Percepat Realisasi Belanja APBD Tahun 2021