Unggah News

Info Terbarukan Tanpa Hoax

Kades Gunakan Dana BLT Beli Mobil Untuk Selingkuhannya yang Masih Bersuami

UNGGAHNEWS.COM, Lubuklinggau – Ketua KPK Firli Bahuri menyebutkan, korupsi Dana Desa (DD) sering kali dilakukan oleh Kepala desa (Kades) yang beristeri dua atau yang ada selingkuhannya.

Hal ini terbukti, Kades Sukowarno, Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan, Askari (43) telah menyelewengkan dana bantuan langsung tunai (BLT) COVID-19 untuk keperluan pribadi dan membayar uang muka pembelian mobil untuk selingkuhanya.

Pengakuan Askari yang kini berstatus terdakwa, ketika persidangan yang berlangsung virtual dari Kota Lubuklinggau yang didengarkan majelis hakim di Ruang Tipikor Pengadilan Negeri Palembang, barau-baru ini.

Kades mengakui, “Seingat saya ada sekitar Rp20 juta untuk bayar DP (down payment) mobil selingkuhan saya, yang ketika itu ikut menginap di Hotel,” kata Askari saat diminta menjelaskan penggunaan dana BLT yang digelapkan.

Dijelaskan Askari bahwa selingkuhanya itu, merupakan warganya sendiri di Desa Sukowarno dan masih memiliki suami, Keterangan terdakwa ini sontak mengundang derai tawa majelis siding. Terdakwa tidak merinci jenis mobil dan identitas selingkuhannya.

Dakwaan JPU Kejari Lubuklinggau sebelumnya, Askari diduga melakukan tindak pidana korupsi dana BLT dana desa senilai Rp187 juta, ketika menjadi Kades pada Mei 2020. Dana itu digunakan membayar hutang sebesar Rp31 juta, lalu Rp 5 juta dipinjam seorang warga Suro, Rp 6 juta.

Selain itu, digunakan untuk membayar hutang ke warga desanya, Rp15 juta, digunakan untuk perayaan Idul Fitri Rp70 juta, digunakan untuk judi togel dan Rp 50 juta digunakan untuk judi remi.

Rincian JPU saat persidangan, dipimpin hakim ketua Sahlan Efendi terdakwa tidak membantahnya. Penasehat hukum terdakwa, Supendi, juga membenarkan keterangan terdakwa yang membeli mobil untuk selingkuhanya, menggunakan dana BLT dana desa pada 2020.

Sebelumnya JPU Kejari Lubuklinggau mendakwa Askari telah menggelapkan dana BLT DD khusus kondisi COVID-19 senilai Rp187 juta yang seharusnya diterima 156 kepala keluarga masing-masing senilai Rp 600.000/KK.

Peruntukan DD dialokasikan untuk BLT COVID-19 senilai Rp280 juta untuk tiga tahap, namun terdakwa hanya menyalurkan tahap pertama, senilai Rp 93 juta. Sehingga JPU mendakwa Askari Korupsi, dengan ancaman pidana seumur hidup atau pidana mati.(Red).

Copyright ©2020 UNGGAHNEWS.COM | Dev By Erlabs.net