Unggah News

Info Terbarukan Tanpa Hoax

DKPP Gelar Sidang Dugaan Pelanggaran Pilkada Muratara

UNGGAHNEWS.COM, Jakarta – Mengutip sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) perkara nomor 105-PKE-DKPP/III/2021 pada Senin (12/4/2021) pukul 09.00 WIB dilaksanakan di Bawaslu Sumatera Selatan.

Majelis hakim dipimpin oleh Dr. Alfitra Salam, Hendri Almawijaya, M.Pd Juanidi, SE. M.Si, Andika Pranata Jaya , S.Sos, M.SI. Seluruh Kominisoner KPU Muratara hadir dan Pihak Terkait Bawaslu Muratara.

Dari pihak Pengadu/Pelapor dihadiri langsung Oleh Abdul Aziz, SH selaku kuasa hukum team Paslon Syarif-Surian dan Saksi Paslon di KPU Muratara.

Bahwa pokok Pengaduan di DKPP pada tanggal 27 Januari 2021 dengan Nomor Pengaduan 93-P/L-DKPP/II/2021 pada pokoknya bahwa para teradu dalam hal ini seluruh Komisioner KPU Muratara diduga telah bertindak sewenang-wenang (abuse of power), tidak akuntabel, tidak profesional pada saat melakukan pembukaan kotak suara tanggal 20 Januari 2021 dengan tidak melibatkan saksi paslon Syarif-Surian.

Oleh karena itu atas tindakan tersebut, diduga telah melakukan pelanggaran kode etik yakni Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) No 2 Tahun 2017 pasal 7 ayat (1) Jo Point (1) Surat KPU RI No. 12/PT.02.1-SD/03/KPU/1/2021 tertanggal 7 Januari 2021.

Sangat jelas dan tegas berdasarkan surat KPU RI tersebut pada point 1 dalam hal pembukaan kotak suara harus melibatkan saksi paslon.

Dalam fakta persidangan terungkap alasan KPU Muratara tidak mengundang saksi palson khusus Syarif-Surian karena baru mengetahui surat tersebut tanggal 25 Januari 2021, padahal kami lah yang paling berkepentingan akan hal tersebut.

” Sangat jelas alasan tersebut cenderung mengada-ada, tidak rasional, bagaimana mungkin surat sangat penting tersebut tidak diketahui oleh KPU Muratara. Dengan demikian kami sebagai pengadu meyakini bahwa teradu sangat jelas dan nyata telah melanggar kode etik.

Namun demikian sepenuhnya kami serahkan kepada Majelis Hakim dalam memeriksa perkara ini, berdasarkan fakta persidangan yang terungkap dan sesuai kewenangan yang dimiliki ” ungkap Abdul Aziz. Senin (12/4/2021).

Dalam kontek lain, Integritas penyelenggaraan dalam hal ini KPU Muratara tidak boleh hanya jargon, tetapi harus tercermin dalam seluruh sikap dan tindakan penyelenggara untuk menghadirikan secara kongkrit profesionalisme Penyelenggara. Papar lawyer muda ini.

Terkait dengan sejumlah fakta yang terungkap, Ketua Majelis Alfitra Salamm mengingatkan kepada KPU. “Ini akibat surat baru diketahui, terlambat sehingga KPU kabupaten yang menjadi korban.

Tidak tahu di mana permasalahannya. Ini bisa menjadi bahan evaluasi bahwa birokrasi persuratan ini berkaitan dengan profesionalitas baik administrasi sekretariat maupun komisioner.

Jangan sampai surat itu tidak diketahui dua minggu lebih karena surat-surat dapat diketahui bahkan dalam hitungan hari atau detik. Saya mengingatkan karena persyaratan ini ada potensi pelanggaran kode etik, ”kata Alfitra. (*Romadon).

Copyright ©2020 UNGGAHNEWS.COM | Dev By Erlabs.net